Anggota Legislatif DPRD Kota Bekasi dari FPKS
Asal Daerah Pemilihan: Bekasi Utara
Jabatan: Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi
BIODATA dan KELUARGA
Nama : SUTRIYONO, S.Pd.
Ttl : Pati, 09 Juni 1974.
Istri : Wuri Hardini, S. Si.
Anak :
1. Nayla Karima.
2. Rayda Rumaisa.
3. Kholid Abdurrahman.
Alamat :
Jl. Krakatau 5, Blok B, No. 16, RT 07/RW 12,
Kompleks Harapan Jaya, Bekasi Utara.
PENDIDIKAN :
• SD Negeri Banyutowo (1981 – 1986)
• SMP Negeri Dukuhseti (1986 – 1989)
• STM Negeri Pati (1989 – 1992)
• IKIP Negeri Yogyakarta (1992 – 1999)
ORGANISASI :
• OSIS SMP dan STM
• Pramuka, Saka Bhayangkara.
• IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama)
• PII (Pelajar Islam Indonesia)
• SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, IKIP Yogyakarta)
• HMI Cabang Yogyakarta.
• FSLDK (Forum silaturrahiim Lembaga Dakwah Kampus)
• KAMMI Daerah Yogyakarta.
• PK (Partai Keadilan) DPW DIY.
• GEMA Keadilan Kota Bekasi.
• Pembina Utama Front Buruh Bekasi.
• PKS (Partai Keadilan Sejahtera), DPD Kota Bekasi.
PENGALAMAN PEKERJAAN :
• Guru STM Prambanan
• Dosen /Instruktur LPK, Yogyakarta
• Trainer Lembaga Manajemen Terapan, Yogyakarta dan Bekasi.
• Junior Engineer PT. MSIL Indonesia, Cibitung.
• Corporate Secretary PKPU, Jakarta.
• Penasehat PUSKAPED (Pusat Kajian Pembangunan dan Demokrasi), Bekasi.
• Supervisor SDM, Ummi Group Media, Jakarta.
• DPRD Kota Bekasi (2004 – 2009)
KARYA dan PERJUANGAN SUTRIYONO, S.Pd. untuk KESEJAHTERAAN Masyarakat Bekasi Utara :
Selama mengabdi menjadi anggota DPRD Kota Bekasi, tahun 2004 – 2009, dengan Jabatan saat ini sebagai :
a. Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi (membidangi : pemerintahan, hukum, kepegawaian, aparatur, keamanan, ketertiban, perijinan, pertanahan, politik)
b. Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Bekasi (Tim yang membahas, mengkaji, menelaah, menyetujui APBD)
Telah memperjuangkan kepentingan masyarakat Bekasi Utara, antara lain:
1. Perbaikan jalan-jalan utama dan jalan lingkungan di Bekasi Utara.
Jalan-jalan utama seperti : Jalan Perjuangan, Jalan lingkar luar, Jalan Pejuang, Jalan M Tabrani, Jalan Paku – Nain – PUP. (dengan anggaran selama 4 tahun, lebih dari 30 Milyard)
2. Pendidikan Bebas Biaya/Gratis, dalam tahun 2009 ini :
a. Seluruh SD Negeri di subsidi oleh APBD Kota Bekasi sebesar Rp. 31.000,- per siswa, per bulan. Disamping ada bantuan dari BOS Pusat.
b. Untuk siswa Sekolah Dasar swasta diberikan subsidi sebesar Rp. 10.000,- per siswa, per bulan.
c. Untuk SMP Negeri disubsidi oleh APBD Kota Bekasi, sebesar Rp. 100.000,- per siswa, per bulan.
3. Memperjuangkan Peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan, dalam APBD tahun 2009 ini :
a. insentif guru honor RA/MDA/MI/MTs/MA/TPA, sebesar Rp. 150.000,- per guru, per bulan. (sebanyak 4.494 guru)
b. insentif tutor PAUD sebesar Rp. 100.000,- per tutor, per bulan. (untuk 885 tutor PAUD)
c. insentif KB/TK, sebesar Rp. 100.000,- per tutor, per bulan. (untuk 1.150 tutor KB/TK).
d. Insentif guru honorer sekolah swasta SD/SMP/SMU/SMK, sebesar Rp. 25.000,- per guru, per bulan. (untuk 3.500 guru).
e. Tambahan tunjangan transport untuk guru-guru sukwan/TKK, yang semula Rp. 200.000,- per triwulan, rencana dinaikkan menjadi Rp. 600.000,- per triwulan.
4. Puskesmas Gratis, dengan total anggaran biaya operasional sebesar 11,8 Milyar.
5. Mendorong penguatan ekonomi rakyat dengan berdirinya BPR Syariah Kota Bekasi dan BMT.
6. Bantuan untuk operasional unt madrasah, guru madrasah dan Pondok Pesantren serta Majelis Taklim (bantuan untuk 119 Madrasah Diniyah sebesar 5 juta per Madrasah; untuk 66 Ponpes sebesar 5 juta per ponpes)
7. Bantuan operasional RT dan RW (RT sebesar 100 ribu per bulan, RW sebesar 200 ribu per bulan).
8. Pemberdayaan dan peningkatan peran Perempuan dan Pemuda (Anggaran unt operasional Pos Yandu sebesar 855 juta).
9. Peningkatan kebersihan lingkungan, (mendorong terwujudkannya pengadaan Baktor/ Motor sampah dimasing-masing kelurahan).
Maka, kami bertekat untuk melanjutkan dan memperjuangan aspirasi serta kepentingan masyakat Bekasi Utara.
8 (delapan) Agenda perjuangan Sutriyono :
1. Mewujudkan sarana dan prasarana kenyamanan serta keamanan lingkungan.
2. Penanggulangan banjir secara terpadu, tepat dan komprehensip.
3. Perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat.
4. Peningkatan kualitas pendidikan.
5. Peningkatan layanan kesehatan . (berdirinya Rumah Sakit Daerah di Bekasi Utara)
6. Pemantapan peran Perempuan dan pembinaan keluarga
7. Mempermudah akses permodalam bagi usaha kecil dan UKM.
8. Terbentuknya kaum muda yang mandiri, berdaya guna dan mempersiapkan sebagai kader bangsa.
Sutriyono dimata tokoh dan warga Bekasi Utara :
KH. Ishomudin Mukhtar (Ulama/pengasuh Ponpes, SDIT, SMPIT Al Mukhtar) :
Mas Sutriyono yang saya kenal, sosok yang santun dan peduli terhadap problematika masyarakat. Sebagai anggota dewan, Mas Sutriyono sangat peduli terhadap pendidikan di Bekasi Utara. Mas Sutriyono telah berjuang untuk memajukan pendidikan di Bekasi Utara.
Bachriun Jusuf Olii / Joni Olii (Ketua RW 06 /Ketua RAPI)
Saya sangat terkesan dengan disiplinnya Pak Sutriyono. Beberapa akali acara reses di Kecamatan, beliau selalu datang tepat waktu. Dan tak jarang beliau datang lebih dulu. Sebagai anggota dewan Pak Sutriyono sangat aspiratif. Dia sangat menghormati keinginan masyarakat. Jika seperti beliau semua anggota dewan, bagus sekali. Tidak rugi milih beliau.
Agus Shobri (Tokoh Pemuda Bekasi) :
Kemampuan Pak Sutriyono sudah terbukti. Hanya dalam dua bulan beliau bisa memperjuangkan pembangunan jalan di RW 03, Meski Pak Sutriyono bukan kelahiran Bekasi, tapi beliau mampu mempercepat pembangunan di Bekasi Utara.
Anto Mulyono (Tetangga Sutriyono/Pengusaha)
Saya tahu beliau meraih ini semua dari perjuangan dari nol. Beliau benar-benar berjuang untuk kepentingan masyarakat. Di lingkungan beliau aktif di masjid sebagai penasehat. Pak Sutriyono sering memberikan pengarahan kepada anak asuh masjid dan sangat akrab dengan masyarakat.
Abdul Matih/ Bang Boy (Warga Teluk Pucung)
Waktu itu anak saya menagalami pendarahan, sementara saya mengalami kesulitan keuangan dan susah ngurus di Rumah Sakit. Alhamdulillah, ada Pak Sutriyono yang sudi menolong kami. Terimakasih Pak Sutriyono atas kepeduliannya kepada rakyat kecil.
Kamis, 03 Desember 2009
Rabu, 02 Desember 2009
Senin, 17 November 2008
PERKEMBANGAN KOTA BEKASI
Pendahuluan
Membicarakan Bekasi dalam konteks kekinian, ingatan publik tentu masih terbayang dengan momentum pilkada dan terpilihnya Kepala Daerah yang baru. Memori publik juga masih lekat dengan harapan-harapan dan realisasi atas janji-janji yang telah disampaikan pada saat kampanye. Setelah dikukuhkanya Kepala Daerah maka publik tinggal menanti apa langkah atas realisasi dari janji-janji, visi, misi yang akan diimplementasikan dalam meningkatkan derajat hidup dan kehidupan masyarakat, sebagai wujud komitmen dalam membangun daerah. Orientasinya tentu harus mengacu pada pembangunan nasional yang tujuannya antara lain :
a. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)
b. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan
c. Menciptakan atau menambah lapangan kerja
d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah
e. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
Perkembangan Kota Bekasi
Memasuki usianya yang ke 11 (tanggal 10 Maret 2008, Kota bekasi berusia 11 tahun), memang masih tergolong muda, namun dengan keberadaanya sebagai kota yang terbuka dengan wilayah sekitarnya dan berbatasan dengan langsung Ibukota, memberi peluang adanya migrasi penduduk antar wilayah. Hal ini menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah tujuan bagi para urban. Di satu sisi, peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi dengan berbagai aktivitasnya menuntut adanya peningkatan penyediaan infrastruktur pelayanan. Namun di sisi lain, kondisi ini seharusnya dipandang sebagai potensi dan peluang. Karena, jumlah penduduk yang banyak tentu menjadi potensi ekonomi bagi pelaku pasar. Dengan jumlah penduduk lebih dari dua juta jiwa, bila tidak diimbangi dengan konsep penataan dan kepemimpinan yang visioner tentu akan muncul adalah berbagai sumber persoalan. Sebab, bertambahnya penduduk berarti meningkatnya kebutuhan pelayanan sosial. Kebutuhan ini kemudian direspon dengan pembangunan. Pembangunan kemudian meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi dan memunculkan kebutuhan baru, dan seterusnya (dynamic phenomenon of urbanization). Proses ini berakibat pada semakin besar suatu kawasan perkotaan maka akan semakin besar input alam (sumber daya alam) yang diperlukan untuk menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan fisik atau produk kegiatan menghasilkan output yang menimbulkan beban atau berdampak pada sosial dan lingkungan alam. Ketika lahan menjadi sempit maka kemiskinan ditumbuhkan dan urbanisasi menjadi marak sehingga masalah perkotaan disuburkan. Jalanan macet, pedagang kaki lima menjamur, sampah berserakan, polusi menyebar, kesehatan rakyat menurun, pemukiman kumuh meluas, pemuda menganggur, anak-anak tak berpendidikan, rasa aman tergusur, kriminalitas meningkat, kebengisan menjadi alat, keserakahan menjadi logika. Pemerintah tak mampu bertindak dan rakyat tak bisa berbuat.
Melihat dinamika perkembangan Kota Bekasi, kewaspadaan akan berbagai hal seperti tersebut di atas harus segera disadari oleh semua stakeholder, khususnya pemerintah sebagai institusi yang berwenang membuat regulasi. Di era sentralisasi salah satu parameter keberhasilan dari proses ini adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkat kemampuan pelayanan serta meningkat kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk di daerahnya.
Tantangan Bagi Kemajuan Bekasi
Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan harus memiliki daya dukung yang memadai. Baik daya dukung yang berbentuk software maupun hardware. Tanpa itu semua bukan sekedar laju pembangunan yang lambat namun justru akan semakin memperlebar jarak antara cita-cita pembangunan dengan realitas yang terwujud. Sekilas hal-hal yang nampaknya masih akan menjadi tantangan bagi kemajuan Kota Bekasi ke depan antara lain adalah : kurang visionernya sistem perencanaan kota, rendahnya mutu sumber daya manusia, kurangnya tingkat partisipasi, lemahnya komunikasi antar lembaga, lemahnya pelaksanaan good governance, penegakan hukum dan terjadinya ketimpangan sosial-ekonomi.
Faktor sumber daya manusia harus mendapat perhatian lebih, karena titik sentral dari pelaksanaan pembangunan adalah manusia sehingga diharapkan menghasilkan manusia yang berkualitas. Model pembangunan manusia yang dapat mewujudkan manusia berkualitas adalah manusia yang memiliki tiga ciri, pertama : sehat dan berumur panjang. Kedua : cerdas, kreatif, terampil, terdidik dan bertaqwa kepala Allah Tuhan YME. Ketiga : mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak. Konsesus untuk mengukur ketiga ciri tersebut digunakan suatu indek komposit berdasarkan tiga parameter yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Di samping itu, hal yang terkait dengan infrastruktur yang semestinya menjadi sarana bagi kelancaran aktivitas dan mobilitas warga masyarakat justru menjadi faktor yang membuat warga kota menderita dan pemborosan waktu. Misalnya : kesemrawutan kota yang disebabkan oleh kelemahan manajemen pembangunan kota (jalanan menjadi pasar), hal ini dapat terjadi karena pemerintah selaku regulator tidak mengarahkan pemilik modal dalam ekspansi kapital. Tengoklah sejumlah mall yang telah memicu kemacetan lalu lintas di berbagai ruas jalan utama serta mematikan sejumlah pedagang kecil, munculnya pompa bensin tanpa mengindahkan dampak gangguan arus lalu lintas serta prinsip kecukupan pelayanan publik, meningkatnya pencemaran udara dan kebisingan kota akibat beroperasinya sejumlah kendaraan pribadi baru tanpa kendali, rusaknya lahan pertanian akibat berdirinya sejumlah pabrik/perumahan yang tidak dilengkapi ipal yang memadai, dan seterusnya. Semuanya adalah bagian dari energi negatif kapital yang membelokkan pembangunan kota kita ke arah yang semakin tidak liveable (M Miharja, Dalam Pikiran Rakyat, Jan 2008)
Pandangan untuk Perkembangan Bekasi,
Dari paparan di atas, maka salah satu isu yang harus di revitalisasi dalam pembangunan Kota Bekasi adalah Tingkat pelayanan publik yang harus lebih dioptimalkan, yaitu mencakup pelayanan bidang transportasi, kesehatan, pendidikan, kebersihan, lingkungan, air bersih, air kotor, sampah, banjir, tata ruang dan sebagainya. Arah pembangunan yang ideal paling tidak berorientasi pada : menuju pembangunan kota yang layak huni (livable), menuju Kota yang berkelanjutan (sustainable), mendorong kota yang mempunyai nilai tambah bagi masyarakatnya (Valuable).
Pembangunan Kota Bekasi kedepan selayaknya dilandasi dalam kerangka menciptakan pengelolaan kota yang baik (good urban management) dan sistem pemerintahan yang baik (good governance), menciptakan proses perencanaan pembangunan bertumpu pada masyarakat sebagai subjek pembangunan dan mencari titik temu antara tujuan pembangunan yang diprogramkan pemerintah (top down planning) dengan kebutuhan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat (bottom up planning) yang menitikberatkan pada adanya unsur partisipatif, dialogis dan pemecahan masalah (problemsolving). Jika dikaitkan dengan sistem pemilihan kepala daerah yang di pilih langsung oleh rakyat, maka selayaknya kepala daerah terpilih lebih mengakomodir apa yang menjadi aspirasi rakyat bagi kemajuan daerahnya. Apa yang menjadi kehendak dan aspirasi rakyat harus dapat diformulasikan dalam rencana pembangunan yang terarah, integral, antisipatif dan kompetitif.
Sekarang, kita tinggal menunggu apa yang akan dilakukan untuk rakyat dalam pembangunan ini.
Membicarakan Bekasi dalam konteks kekinian, ingatan publik tentu masih terbayang dengan momentum pilkada dan terpilihnya Kepala Daerah yang baru. Memori publik juga masih lekat dengan harapan-harapan dan realisasi atas janji-janji yang telah disampaikan pada saat kampanye. Setelah dikukuhkanya Kepala Daerah maka publik tinggal menanti apa langkah atas realisasi dari janji-janji, visi, misi yang akan diimplementasikan dalam meningkatkan derajat hidup dan kehidupan masyarakat, sebagai wujud komitmen dalam membangun daerah. Orientasinya tentu harus mengacu pada pembangunan nasional yang tujuannya antara lain :
a. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)
b. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan
c. Menciptakan atau menambah lapangan kerja
d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah
e. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
Perkembangan Kota Bekasi
Memasuki usianya yang ke 11 (tanggal 10 Maret 2008, Kota bekasi berusia 11 tahun), memang masih tergolong muda, namun dengan keberadaanya sebagai kota yang terbuka dengan wilayah sekitarnya dan berbatasan dengan langsung Ibukota, memberi peluang adanya migrasi penduduk antar wilayah. Hal ini menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah tujuan bagi para urban. Di satu sisi, peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi dengan berbagai aktivitasnya menuntut adanya peningkatan penyediaan infrastruktur pelayanan. Namun di sisi lain, kondisi ini seharusnya dipandang sebagai potensi dan peluang. Karena, jumlah penduduk yang banyak tentu menjadi potensi ekonomi bagi pelaku pasar. Dengan jumlah penduduk lebih dari dua juta jiwa, bila tidak diimbangi dengan konsep penataan dan kepemimpinan yang visioner tentu akan muncul adalah berbagai sumber persoalan. Sebab, bertambahnya penduduk berarti meningkatnya kebutuhan pelayanan sosial. Kebutuhan ini kemudian direspon dengan pembangunan. Pembangunan kemudian meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi dan memunculkan kebutuhan baru, dan seterusnya (dynamic phenomenon of urbanization). Proses ini berakibat pada semakin besar suatu kawasan perkotaan maka akan semakin besar input alam (sumber daya alam) yang diperlukan untuk menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan fisik atau produk kegiatan menghasilkan output yang menimbulkan beban atau berdampak pada sosial dan lingkungan alam. Ketika lahan menjadi sempit maka kemiskinan ditumbuhkan dan urbanisasi menjadi marak sehingga masalah perkotaan disuburkan. Jalanan macet, pedagang kaki lima menjamur, sampah berserakan, polusi menyebar, kesehatan rakyat menurun, pemukiman kumuh meluas, pemuda menganggur, anak-anak tak berpendidikan, rasa aman tergusur, kriminalitas meningkat, kebengisan menjadi alat, keserakahan menjadi logika. Pemerintah tak mampu bertindak dan rakyat tak bisa berbuat.
Melihat dinamika perkembangan Kota Bekasi, kewaspadaan akan berbagai hal seperti tersebut di atas harus segera disadari oleh semua stakeholder, khususnya pemerintah sebagai institusi yang berwenang membuat regulasi. Di era sentralisasi salah satu parameter keberhasilan dari proses ini adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkat kemampuan pelayanan serta meningkat kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk di daerahnya.
Tantangan Bagi Kemajuan Bekasi
Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan harus memiliki daya dukung yang memadai. Baik daya dukung yang berbentuk software maupun hardware. Tanpa itu semua bukan sekedar laju pembangunan yang lambat namun justru akan semakin memperlebar jarak antara cita-cita pembangunan dengan realitas yang terwujud. Sekilas hal-hal yang nampaknya masih akan menjadi tantangan bagi kemajuan Kota Bekasi ke depan antara lain adalah : kurang visionernya sistem perencanaan kota, rendahnya mutu sumber daya manusia, kurangnya tingkat partisipasi, lemahnya komunikasi antar lembaga, lemahnya pelaksanaan good governance, penegakan hukum dan terjadinya ketimpangan sosial-ekonomi.
Faktor sumber daya manusia harus mendapat perhatian lebih, karena titik sentral dari pelaksanaan pembangunan adalah manusia sehingga diharapkan menghasilkan manusia yang berkualitas. Model pembangunan manusia yang dapat mewujudkan manusia berkualitas adalah manusia yang memiliki tiga ciri, pertama : sehat dan berumur panjang. Kedua : cerdas, kreatif, terampil, terdidik dan bertaqwa kepala Allah Tuhan YME. Ketiga : mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak. Konsesus untuk mengukur ketiga ciri tersebut digunakan suatu indek komposit berdasarkan tiga parameter yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Di samping itu, hal yang terkait dengan infrastruktur yang semestinya menjadi sarana bagi kelancaran aktivitas dan mobilitas warga masyarakat justru menjadi faktor yang membuat warga kota menderita dan pemborosan waktu. Misalnya : kesemrawutan kota yang disebabkan oleh kelemahan manajemen pembangunan kota (jalanan menjadi pasar), hal ini dapat terjadi karena pemerintah selaku regulator tidak mengarahkan pemilik modal dalam ekspansi kapital. Tengoklah sejumlah mall yang telah memicu kemacetan lalu lintas di berbagai ruas jalan utama serta mematikan sejumlah pedagang kecil, munculnya pompa bensin tanpa mengindahkan dampak gangguan arus lalu lintas serta prinsip kecukupan pelayanan publik, meningkatnya pencemaran udara dan kebisingan kota akibat beroperasinya sejumlah kendaraan pribadi baru tanpa kendali, rusaknya lahan pertanian akibat berdirinya sejumlah pabrik/perumahan yang tidak dilengkapi ipal yang memadai, dan seterusnya. Semuanya adalah bagian dari energi negatif kapital yang membelokkan pembangunan kota kita ke arah yang semakin tidak liveable (M Miharja, Dalam Pikiran Rakyat, Jan 2008)
Pandangan untuk Perkembangan Bekasi,
Dari paparan di atas, maka salah satu isu yang harus di revitalisasi dalam pembangunan Kota Bekasi adalah Tingkat pelayanan publik yang harus lebih dioptimalkan, yaitu mencakup pelayanan bidang transportasi, kesehatan, pendidikan, kebersihan, lingkungan, air bersih, air kotor, sampah, banjir, tata ruang dan sebagainya. Arah pembangunan yang ideal paling tidak berorientasi pada : menuju pembangunan kota yang layak huni (livable), menuju Kota yang berkelanjutan (sustainable), mendorong kota yang mempunyai nilai tambah bagi masyarakatnya (Valuable).
Pembangunan Kota Bekasi kedepan selayaknya dilandasi dalam kerangka menciptakan pengelolaan kota yang baik (good urban management) dan sistem pemerintahan yang baik (good governance), menciptakan proses perencanaan pembangunan bertumpu pada masyarakat sebagai subjek pembangunan dan mencari titik temu antara tujuan pembangunan yang diprogramkan pemerintah (top down planning) dengan kebutuhan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat (bottom up planning) yang menitikberatkan pada adanya unsur partisipatif, dialogis dan pemecahan masalah (problemsolving). Jika dikaitkan dengan sistem pemilihan kepala daerah yang di pilih langsung oleh rakyat, maka selayaknya kepala daerah terpilih lebih mengakomodir apa yang menjadi aspirasi rakyat bagi kemajuan daerahnya. Apa yang menjadi kehendak dan aspirasi rakyat harus dapat diformulasikan dalam rencana pembangunan yang terarah, integral, antisipatif dan kompetitif.
Sekarang, kita tinggal menunggu apa yang akan dilakukan untuk rakyat dalam pembangunan ini.
Langganan:
Postingan (Atom)
